Jebakan Asap dan Tumbal Korporasi

Setiap kali kabut asap melintasi batas negara, industri kelapa sawit kembali menjadi sasaran utama. Di tengah desakan publik dan tekanan diplomasi lingkungan, alih-alih mencari siapa pelaku yang bertanggungjawab atas kebakaran, kerap kali kita menyaksikan drama penetapan tersangka dan penghakiman publik yang terburu- buru tanpa proses yang cermat demi segera memuaskan rasa penasaran masyarakat.

Perusahaan perkebunan sawit kerap menjadi pihak pertama yang dituduh, bahkan sebelum penyebab kebakaran sepenuhnya terungkap. Pengumuman Kabareskrim Polri mengenai penetapan 20 perusahaan sawit sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, di tengah tekanan serta sanksi administratif dari otoritas Singapura dan Malaysia, memperlihatkan betapa cepat persoalan bencana ekologis yang rumit berubah menjadi perkara hukum dan politik yang sederhana.

Tentu saja pihak yang terbukti membakar harus diseret ke meja hijau. Kerusakan hutan, rusaknya ekosistem gambut, serta penderitaan masyarakat di lokasi terdampak menuntut rasa keadilan yang nyata. Meski demikian, proses hukum wajib berpijak pada pembuktian faktual yang solid, bukan sekadar jalan pintas untuk mencari kambing hitam.

Tentunya pelaku pembakaran harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana tanggung jawab itu ditentukan, apakah melalui pembuktian yang dapat diuji atau melalui penyederhanaan yang menjadikan satu sektor sebagai penjelasan bagi seluruh masalah. Hutan yang terbakar, gambut yang rusak, dan masyarakat yang menghirup udara tercemar tidak boleh dibiarkan tanpa keadilan. Di sinilah garis antara penegakan hukum dan pengambinghitaman perlu dijaga.

Industri kelapa sawit merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran oleh perusahaan harus ditangani secara serius, tetapi juga berdasarkan bukti, tanpa prasangka terhadap identitas sektornya.

Menempatkan sawit sebagai industri strategis bukan berarti memberinya kekebalan hukum. Sebaliknya, status strategis itu menuntut agar pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara lebih cermat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.